POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Perombakan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau melalui mutasi besar-besaran telah dilakukan. Sejumlah pejabat tinggi pratama kini menempati posisi baru, membawa harapan akan lahirnya energi segar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, di balik euforia pergantian jabatan tersebut, tuntutan kinerja langsung mengemuka. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, mengingatkan bahwa mutasi bukan sekadar seremoni atau formalitas administratif, melainkan awal dari ujian sesungguhnya bagi para pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru.

Menurutnya, pejabat selevel Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi berada pada tahap belajar. Dengan pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan yang telah dimiliki, mereka dituntut untuk langsung bergerak cepat tanpa harus menunggu waktu adaptasi yang panjang.

“Tidak ada waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Pengalaman memimpin sudah cukup, jadi harus langsung fokus pada pencapaian program prioritas,” tegasnya.

Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, dinilai sebagai langkah yang wajar dalam dinamika birokrasi. Selain sebagai upaya penyegaran organisasi, rotasi jabatan juga diharapkan mampu memperbaiki kinerja perangkat daerah yang sebelumnya belum optimal.

Namun demikian, Thamrin menekankan bahwa pergantian posisi harus menjadi momentum perbaikan yang nyata. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi program pemerintah yang berjalan lambat atau bahkan terhenti hanya karena pergantian pimpinan.

Menurutnya, pejabat yang baru dilantik harus mampu segera melakukan konsolidasi internal, memahami persoalan di instansinya, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai arah kebijakan Kepala Daerah.

“Pergantian ini harus jadi titik balik. Program yang sebelumnya belum optimal harus segera dituntaskan, bukan malah terhambat karena pergantian pejabat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak hanya dilihat dari laporan administratif semata, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Program yang baik, kata dia, adalah program yang benar-benar berjalan dan memberikan manfaat, bukan sekadar tersusun rapi di atas kertas.

“Harapan kepala daerah tentu sama dengan kita. Mereka yang ditunjuk ini harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengeksekusi program-program yang telah direncanakan,” tambahnya.

Di sisi lain, Thamrin juga memberikan perhatian serius terhadap masih adanya sejumlah jabatan Kepala OPD yang kosong pasca mutasi. Kekosongan ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kinerja pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik yang membutuhkan kepastian kepemimpinan.

Ia pun mendesak agar pemerintah daerah segera mengisi posisi-posisi strategis tersebut dengan pejabat definitif, sehingga tidak terjadi kekosongan yang berlarut-larut.

“Jabatan yang kosong harus segera diisi agar roda pemerintahan berjalan maksimal dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.

Menurutnya, birokrasi yang efektif membutuhkan struktur yang lengkap dan solid. Tanpa itu, koordinasi dan pengambilan keputusan bisa terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat.

Tak hanya itu, Thamrin juga mengingatkan kembali esensi dari jabatan publik sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat harus siap ditempatkan di mana saja dan dalam kondisi apa pun, tanpa memilih atau menunda tanggung jawab.

Komitmen terhadap tugas, integritas dalam bekerja, serta keseriusan dalam mencapai target kinerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam mendukung jalannya pemerintahan yang baik.

“Dimanapun ditempatkan, harus siap dan bekerja dengan sebaik-baiknya demi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan mutasi yang telah dilakukan, masyarakat kini menaruh harapan besar pada wajah baru birokrasi Berau. Harapan itu bukan hanya pada perubahan struktur, tetapi pada perubahan kinerja yang nyata, cepat, dan tepat sasaran.

Kini, panggung sudah disiapkan. Para pejabat telah menempati posisi masing-masing. Tinggal satu hal yang ditunggu: pembuktian. Sebab pada akhirnya, jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata. (sep/FN/Advertorial)